Jurnalkitaplus – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan realitas pahit di pasar tenaga kerja Indonesia: setiap tahun, sebanyak 10,7 juta warga negeri ini harus bersaing sengit untuk mendapatkan pekerjaan. Angka tersebut mencakup jutaan lulusan baru yang memasuki dunia kerja, di tengah laju pengangguran yang masih tinggi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak kunjung reda.
Menurut data terbaru Kemnaker, pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia tergolong masif. Surya Lukita Warman, Kepala Pusat Pasar Modal Ketenagakerjaan Kemnaker, menjelaskan bahwa dari 10,7 juta pencari kerja tersebut, sekitar 3,5 juta di antaranya merupakan lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMK, SMA, hingga perguruan tinggi.
"Pertumbuhan tenaga kerja di negara kita ini cukup besar, jadi setiap tahun itu 3,5 juta lulusan dari pendidikan baik itu SMK, SMA, universitas. Itu 3,5 juta orang tiap tahunnya masuk ke pasar kerja. Ini yang harus dicarikan pekerjaan," ujar Surya seperti dikutip dari pernyataannya.
Situasi ini semakin diperburuk oleh kondisi pengangguran yang masih mengkhawatirkan. Saat ini, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4,76 persen per Februari 2025. Selain itu, dari Januari hingga Agustus 2025, terdapat 44.333 pekerja yang terdampak PHK, meskipun terjadi penurunan sebanyak 1.118 orang pada Agustus dibandingkan Juli. Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam kasus PHK bulan lalu, dengan 261 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Surya menekankan bahwa angka 10,7 juta pencari kerja belum termasuk pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK. "Makanya isu kesempatan atau peluang kerja ini menjadi isu nasional saat ini. Soalnya 10 juta orang tiap tahun harus di-opening, dicarikan pekerjaan," tambahnya. Ia juga menyebutkan sejumlah tantangan struktural yang menghambat penyerapan tenaga kerja, seperti ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, rendahnya kualitas SDM, kemajuan teknologi, dampak ekonomi global, serta transisi menuju ekonomi hijau.
Meski demikian, Kemnaker terus berupaya mengatasi isu ini melalui berbagai program peningkatan keterampilan dan penempatan kerja. Pemerintah diharapkan segera menggelar kebijakan konkret untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, mengingat isu ini telah menjadi prioritas nasional di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Dengan kondisi ini, para pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga institusi pendidikan—didesak untuk berkolaborasi guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hingga kini, tantangan 10,7 juta pencari kerja tiap tahun tetap menjadi ujian besar bagi kemajuan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. (FG12)